Home / masisir / 13.600 Le Masih Kurang, Transparansi Dipertanyakan

13.600 Le Masih Kurang, Transparansi Dipertanyakan

kwmesir.org (10/6) Aliran dana temus sebesar 54.400 Le masih hangat diperbincangkan. PPMI, Empat Senat, BWAKM, IKMAL dan KMNTB telah mendapatkan posnya masing-masing, akan tetapi DKKM (Dewan Keamanan Masisir) belum mendapatkan pos anggaran dari dana yang ada.

Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, DKKM mendapatkan anggaran dari potongan dana senat sebesar 1.360 Le atau 10 persennya. Namun untuk tahun ini, anggaran DKKM diusulkan bukan berasal dari dana senat melainkan dari anggaran BWAKM.

Baca:  Aliran Dana Iuran Wajib Temus

Menanggapi hal tersebut, BWAKM, melalui perwakilannya di rapat screening berkas pendaftaran calon tenaga musim haji 2015 yang dilakukan di aula konsuler KBRI Kairo, 6 Juni kemarin, menyatakan bahwa dana untuk BWAKM sebesar 13.600 Le dinilai masih kurang. Akan tetapi berapa pun dana yang diterima, pihak BWAKM juga akan tetap menerima dan memaksimalkannya. Namun seperti diketahui, selama ini hanya divisi BMA (Beasiswa Mahasiswa Asuh) saja yang berjalan, sedangkan divisi sosial  yang menangani dana sumbangan sosial untuk orang sakit, melahirkan, atau duka belum berjalan karena ketiadaan dana.

Menanggapi pernyataan dari perwakilan BWAKM, yang menyebutkan masih kurangnya dana tersebut, presiden PPMI selaku pimpinan rapat, mencoba mengklarifikasi laporan singkat dari perwakilan BWAKM, dengan mempertanyakan apakah alokasi dana dari temus digunakan untuk beasiswa mahasiswa atau operasional, sampai-sampai uang sebesar itu masih kurang. Padahal BWAKM masih mendapatkan dukungan finansial dari pihak lain.

Namun kenyataannya, perwakilan BWAKM menegaskan bahwa dana tersebut secara keseluruhan dipergunakan untuk biaya operasional, karena besaran dana beasiswa untuk mahasiswa lebih besar, sekitar 24.000 Le per bulan. Jika dirata-rata, dalam satu bulan operasional membutuhkan 1.300 Le dari dana tersebut.

Lebih lanjut, perwakilan BWAKM juga menerangkan bahwa yang dimaksud operasional adalah membayar sewa rumah sekretariat BWAKM sebesar 1000 Le, dan sisanya untuk keperluan akomodasi rumah tersebut.

Beberapa perwakilan kekeluargaan dan peserta rapat menyatakan sedikit keberatan saat mengetahui dana yang diterima BWAKM “hanya” untuk membayar sewa rumah. Mereka menilai akan lebih baik jika dana untuk DKKM tidak diambilkan dari alokasi dana untuk senat, melainkan memotong 10% dari bagian BWAKM. Karena kebutuhan dan kegiatan senat jauh lebih besar untuk kepentingan bersama Masisir.

Akhirnya, perwakilan BWAKM yang hadir di rapat tersebut, menyatakan akan membicarakan dengan direktur BWAKM perihal penyisihan 10% guna pembiayaan DKKM.

Salah satu peserta rapat, yang tidak mau disebutkan namanya, menyayangkan akan hal tersebut dan mengharapkan transparansi anggaran dana untuk kedepan. “Walaupun BWAKM tidak berada dibawah naungan PPMI, melainkan di bawah naungan KBRI secara langsung, namun dalam mewujudkan proses transparansi, maka penting rasanya untuk mengetahui secara singkat laporan dana yang disumbangkan, agar tidak terjadi kesalahpahaman.”

Terkait pembayaran sekretariat BWAKM, Agususanto, selaku presiden PPMI, menyaranakan, agar penghuni sekretariat juga ikut membayar iuran untuk kebutuhan rumah.

“Sudah sewajarnya kalau penghuni sekretariat juga ikut membayar iuran pembayaran rumah setiap bulannya. Jadi, tidak sepenuhnya bergantung dari pemasukan organisasi atau lembaga pemilik sekretariat” (xyz)

Tentang admin

Lihat Juga

Mahasiswa Pascasarjana Asal Jawa Tengah Raih Gelar Magister Usul Fikih

Mahasiswa pascasarjana jurusan Usul Fikih, Ahmad Munafidzul Ahkam  meraih predikat Jayyid Jiddan pada sidang tesis …