Home / Masisir / LIPSUS MASISIR / Di Balik Dukungan Terhadap Fatwa MUI oleh PPMI

Di Balik Dukungan Terhadap Fatwa MUI oleh PPMI

Perpolitikan merupakan medan tempur yang paling berpotensi memecah belah persatuan. Banyak tokoh masyarakat dan ustad, yang sebelumnya disayangi oleh banyak kalangan, dibenci bahkan dimusuhi setelah mengemukanya pendapat maupun pernyataan mereka mengenai isu perpolitikan. Misalnya, Ustad Yusuf Mansur dan Buya Syafii Maarif. Berkat kasus “penistaan agama” oleh Ahok, Gubernur non-aktif DKI Jakarta, gambaran perpecahan di atas menjadi jelas dan terbukti, bahkan di kalangan Masisir.

Sebelum membahas lebih dalam viralnya perseteruan kalangan Masisir, terkait pencalonan Ahok sebagai gubernur, secara singkat kswmesir.org mengawalinya dengan wawancara terhadap Wakil Presiden PPMI Ikhwan Hakim Rangkuti mengenai pernyataan sikap oleh PPMI tentang demonstrasi “aksi bela agama II” yang ditetapkan pada 3 November lalu. Suatu sikap yang “katanya” tidak matang. Demikiankah? Silakan menilai.

 

Bagaimana kabar PPMI?

Kabar PPMI alhamdulillah masih terkendali. Meski ada beberapa kendala seperti saking padatnya agenda-agenda, termasuk di dalamnya acara-acara besar kekeluargaan –yang menghendaki adanya pengawalan dari PPMI.

Apa yang melatarbelakangi pengeluaran surat pernyataan PPMI terkait 4 November?

Pertama, kita sangat percaya dengan hasil musyawarah atau apa yang disepakati oleh Majlis Ulama Indonesia (MUI). Artinya, mengecam memproses hukum secara profesional tanpa intervensi dari pihak manapun tanpa ada unsur politik. Kita dukung 100% apa yang diputuskan majlis ulama indonesia.

Kedua, karena ini hal sensitif, sekelas  kepala daerah, apalagi yang tidak bergama islam tentu kurang bijak jika ia berbicara terkait teks alquran, karena hal ini pasti akan menimbulkan pro-kontra ketika dibawa ke ranah publik. Terkait demo, saya kira itu merupakan salah satu bentuk kepedulian umat islam kepada agamanya.

Bukan semata ikut-ikutan PPI lain?

Nah ini yang sebenarnya tidak kami inginkan, anggapan-anggapan seperti ini. Terkesan ikut-ikutan. Dari hati nurani kami atau siapapun, ketika ada publik figure dan berbicara masalah agama yang sensitif, seharusnya ya jangan.

Kenapa terkesan buru-buru dalam mengeluarkan surat pernyataan?

Kita ingin mengambil momentum yang cocok. Kita sudah sepakat (mengeluarkan pernyataan resmi). Komunikasi dengan Wihdah dan MPA juga sudah. Untuk masalah keikutsertaan ketua  kekeluargaan memang prosesnya hanya di grup, dan kemarin memang ada sedikit salah komunikasi dengan beberapa kekeluargaan yang tidak setuju, seperti KSW, GAMA dan KKS. Namun kami sudah meminta maaf dengan menggunakan surat resmi. Selain beberapa kekeluargaan tadi semuanya sutuju dengan surat pernyataan tersebut.                       

Prinsip apa yang menjadi dasar PPMI untuk melembagakan pernyataan sikap, padahal ada elemen Masisir yang tidak bersepakat?

Karena kita percaya bahwa kekeluargaan, MPA dan BPA, sudah bisa dianggap mewakili Masisir yang dinaunginya. InsyaAllah pihak-pihak tersebut sudah mewakili. Selain itu jika kita terus mengulur-ulur lagi, kita akan kehilangan momentum. Karena kita telah melibatkan lembaga-lembaga tadi, jadi tidak bisa dikatakan bahwa pernyataan ini dianggap sepihak, dari PPMI.

Jadi PPMI merasa berhak untuk melembagakan penyataan sikap tersebut?

Secara kelembagaan iya. Sebagai organisasi induk. Sebetulnya menyatakan sikap setuju atau tidak itu sama-sama beresiko. Namun pada akhirnya kita ambil keputusan setuju.

Sejauh ini adakah respon negatif yang menentang pernyataan tersebut?

Alhamdulillah kekeluargaan yang tidak sependapat bisa legowo. Dari pihak-pihak lain juga tidak ada permasalahan. Walau saya tidak bisa memukul rata respon yang mencuat, tapi menurut pengamatan sejauh ini, sebagian besar setuju. Tidak ada kendala.

Pesan apa yang hendak Anda sampaikan ke publik?

Kepada Masisir seluruhnya kami dari PPMI Mesir berharap agar Masisir kedepannya bisa bersatu. Terkait dengan hal-hal yang sensitif saya harap bisa menyikapinya  dengan kepala dingin, dengan kedewasaan jangan terbawa emosi. Karena setiap keputusan memiliki kelebihan dan kekurangan. Sebagai bangsa indonesia kita juga harus fast respon, karena kemarin (tentang pernyataan sikap) kita terkesan lambat. Mungkin untuk kedepannya. Dan harus kritis tapi cerdas, dalam artian tidak mengkritisi hal-hal yang seharusnya tidak dikritisi. Seperti itu. Mungkin itu aja.

Comments

comments

Lihat Juga

Peringati Hari Diplomasi, KBRI Gelar Al Youm Indonesia – Mesir

Kairo, kswmesir.org – Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kairo Mesir, sebagai perwakilan diplomatik pemerintah Republik …