Home / FIKIH KONTEMPORER / Bolehkah Memilih Pemimpin Non-Muslim?
diambil dari https://www.google.com.eg/imgres?imgurl=http://pelitaonline.id/sites/default/files/styles/juicebox_medium/public/articles/gereja%252520dan%252520masjid.jpg%253Fitok%253DAMfNTFoJ&imgrefurl=http://pelitaonline.id/content/kontroversi-pemimpin-non-muslim&h=373&w=673&tbnid=zxX7_RE9OJ8cSM:&docid=BG5A9LikO9HG7M&ei=SEsCV8_sOISaU4K_jsgE&tbm=isch&ved=0ahUKEwjPsIaK7PTLAhUEzRQKHYKfA0kQMwhQKCswKw

Bolehkah Memilih Pemimpin Non-Muslim?

Sudah menjadi konsensus ulama ahlussunnah wal jamâ’ah bahwa wajib atas umat islam seluruhnya mengangkat seorang pemimpin dari calon-calon yang ada, serta wajib bagi mereka tunduk kepada semua peraturan-peraturan yang diberlakukan kecuali peraturan yang melanggar perintah dan larangan-Nya. Namun, akan muncul pertanyaan jika melihat keadaan lapangan di zaman sekarang: adanya calon pemimpin non-Muslim. Pertanyaannya, bolehkah kita memilih calon bupati, walikota, atau gubernur non-Muslim?

Silang pendapat pun terjadi -entah ada suatu kepentingan di balik perselisihan tersebut atau tidak, yang jelas dalam permasalahan ini kita dihadapkan pada dua kelompok yang sama-sama mempunyai dalil. Allah Swt. Berfirman:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi wali-wali (mu); sebahagian mereka adalah wali bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi wali, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim (al-Maidah: 51)”,

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu)?” surat an-Nisa: 144.

Dua ayat di ataslah yang menjadi titik perbedaan antara dua kelompok tersebut. Kelompok yang melarang memilih pemimpin non-Muslim mengartikan kata “wali/auliya” dengan pemimpin, sementara kelompok yang membolehkan berbegang teguh dengan tafsir at-Tabari dan Ibnu Katsîr sehingga kemudian menyimpulkan bahwa kata “wali/auliya” dalam dua ayat di atas artinya bukan pemimpin, melainkan sekutu atau aliansi. Sehingga yang dilarang adalah bersekutu atau beraliansi dengan orang kafir, bukan mengangkatnya menjadi pemimpin. Benarkah seperti itu?

Sebenarnya, permasalah ini sudah ditegaskan oleh banyak ulama yaitu tidak boleh mengangkat pemimpin non-Muslim, bahkan banyak ulama yang mengatakan bahwa ketidak bolehan mengangkat pemimpin non-muslim adalah ijma’ (kesepakatan) ulama.

Imam Nawawi -pentolan madzhab Syafi’i- yang diakui otoritasnya sebagai ahli fikih dan hadis sekaligus sangat eksplisit menyatakan bahwa, salah satu syarat menjadi pemimpin adalah beragama islam (kaunuhu musliman –bukan orang kafir). Banyak ulama yang men-syarah perkataan beliau seperti Syekh Muhammad al-Khathîb as-Syirbîni tentang syarat islam dengan: “…agar menjaga kemaslahatan islam dan umat islam” (lihat: Mughnil Muhtâj, cet. Dâr al-Fikr, 2007, jilid 4, hal. 159). Karena, seorang pemimpin non-Muslim tidak mungkin melakukan hal yang menguntungkan umat islam: mengambil hukum dari Qur`an-Hadis, menjaga keutuhan agama islam, memperhatikan  kepentingan umat islam dan seterusnya.

Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka (al-Baqarah : 120)”.

An-Nawawi (676 H) menukil pendapat yang disampaikan al-Qadhy ‘Iyadh (544 H)  tentang ijma’ ulama dalam permasalahan ini. ”Qadhy ‘Iyad berkata : para ulama sepakat bahwa kepemimpinan orang non-Muslim itu tidak sah, dan jika dia murtad, maka harus dicopot dari jabatannya…, jika dia murtad, merubah syariat, dan melakukan ke-bid’ah-an, maka kekuasaannya tidak sah dan tidak wajib mematuhinya, dan wajib bagi semua orang-orang islam menentangnya, mencabut jabatannya, dan mengangkat seorang pemimpin yang adil (berkelakuan baik) jika memungkinkan, dan jika yang mampu hanya sebagian saja, maka mereka hanya wajib mencopot jabatannya”(lihat al-Minhâj Syarhu Shahîh Muslim ibn Hajjâj yang lebih dikenal dengan Syarhu an-Nawawi ‘ala Muslim, Cet. al-Hai`ah al-’Ammah li Syu`ûnil Mathâbi’ al-Amîriyyah, Kairo 1417/1996, jilid 4, hal. 229).

Banyak yang mengatakan bahwa ketidakbolehan mengangkat pemimpin non-Muslim adalah ijma’ (kesepakatan) ulama, seperti Ibnu Hazm (456 H.), Abu Ya’la (458 H.), al-Qâdi Iyâdh (544 H.), dan as-Safâqasi (611 H.). Dalil ijma’ tersebut adalah ”dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman (an-Nisa`: 141)”. Ayat ini menunjukan bahwa seorang non-Muslim tidak boleh menjadi pemimpin karena kepemimpinan yang mereka kuasai adalah cara yang paling mudah untuk menghancurkan orang-orang beriman.

Diriwayatkan oleh sahabat ’Ubâdah ibn Shâmit: ”Rasulullah Saw. Memanggil kita, kemudian kita membai’atnya (berjanji setia), janji kami kepada Rasulullah adalah kami berjanji untuk mematuhinya pada waktu senang dan sedih, pada waktu sempit dan lapang, dan lebih mendahulukannya atas diri kita, dan juga tidak merebut suatu urusan dari pemiliknya –yang pantas-, kemudian Rasulullah berkata: ”kecuali jika kalian melihat kekufuran yang…., kalian mempunyai bukti yang jelas dari Allah Swt.” (lihat Fathul Bâri Syarhu Shahîhil Bukhâri, cet. Dârul Ghad al-Jadîd, Kairo 1433/2012, cetakan pertama, jilid 13, hal. 12)

Hadis ini menunjukan (sebagaimana yang dikatakan Ibnu Bathâl) bahwa tidak boleh bagi orang muslim: menentang pemimpin, mengangkat senjata kepada sesama muslim, menyulut api pertumpahan darah, memperkosa perempuan, kecuali jika pemimpin itu kafir dan menyerukan hal-hal yang bertentangan islam. Karena dia tidak wajib mematuhi makhluk (pemimpin) dalam perbuatan maksiat atau pelanggaran.

Masih banyak lagi referensi-referensi yang menunjukan ketidakbolehan mengangkat pemimpin non-Muslim seperti:

  1. Al-Mu’tamad fî ushûliddîn li Abi Ya’lâ Muhammad bin al-Husain al-Farra` (Hal. 243 , ed.  Dr. Wadî’ Zaidan Haddâd, cet. Dâr asy-Syarq, Beirût-Libanon),
  2. Tarâjum al-Mausû’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah (jilid 6, hal. 399,  cetaan kedua, Dâr as-Salâil-Kuwait),
  3. al-Mughni fi Fiqh al-Imâm Ahmad Ibn Hanbal as-Syaibâni, ‘Abdullah ibn Ahmad ibn Qudamah al-Maqdisi Abu Muhammad (jilid 7, hal. 363, cetakan pertama,  Dâr Fikr-Beirût 1405 H.),
  4. Ahkâm ahli Dzimmah karangan Muhammad bin Abi Bakr ibn Qayyim al-Jauziyyah (jilid 1, hal. 465, cet.  Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, ed.  Thâha Abdur Raûf Sa’d, Beirut-Libanon 1423 H./2002 M., Cetakan kedua),
  5. Rahmatul Ummah fi ikhtilâfil A`immah li Abi Abdillah Muhammad bin Abdurrahmân  ad-Dimasyqi al-‘Utsmâni as-Syâfi’i  (jilid13, hal. 116, cet. Dâr al-Ma’rifah, Beirût 1379 H.),
  6. Hâsyiyah Raddil Muhtâr ‘Ala ad-Durril Mukhtâr Syarh Tanwîril Abshâr yang terkenal dengan nama Hasyiyah Ibni ‘Âbidîn karangan Ibnu ‘Âbidin Muhammad ‘Âlâiddîn Afandi (jilid 2, hal. 309, cet. Dâr al-Fikr lit Thibâ’ah wan Nasyr, Beirut 1421 H./200 M.),
  7. Hâsyiyatâ Qalyûbi wa ‘Umairah karangan Syihâbuddîn Ahmad bin Ahmad bin Salâmah al-Qalyûbi dan Syihâbuddîn Ahmad al-Barlasi yang dijuluki al-‘Umairah (jilid 4, hal. 173, cet. Musthafal Bâbi al-Halabi wa `Aulâduhu bi Masr, Cetakan ketiga, Kairo 1375 H./1956 M.) dan lain-lain.

Bagaimana dengan non-Muslim yang adil?

Menukil sebuah tulisan yang terbit di Koran Republika (Kamis, 17/03/2016) ”Ada orang menukil sebuah riwayat (yang bukan Qur’an dan bukan pula hadis) dari kitab Ibnu Taymiyyah bahwa Allah akan menolong negara yang adil meski ia kafir dan tidak akan menolong negara yang zalim, meski ia mukmin. Memang benar, adalah ketentuan Allah (sunnatullāh) yang berlaku universal –kapanpun dan dimanapun– bahwa pemerintah yang adil akan langgeng dan pemerintah yang zalim akan jatuh, meskipun kita semua tahu bahwa kekuasaan itu milik Allah semata, yang bisa diberikan kepada siapapun dan dicabut dari siapapun. Allah berikan kekuasaan kepada Firʿaun yang angkuh, kejam, dan kufur, dan Allah jualah yang mencabutnya tanpa ampun. Juga benar bahwa suatu negeri sekali-kali tidak akan dibinasakan oleh Allah secara zalim, selagi penduduknya masih melakukan perbaikan (QS Hūd 117).

Perlu diketahui bahwa syarat keislaman mendahului syarat keadilan, sebagaimana syarat keimanan mendahului syarat kecantikan (dalam soal pernikahan, contohnya, Allah berfirman: “Sesungguhnya seorang budak wanita yang beriman itu lebih baik [untuk dinikahi] daripada wanita musyrik [yang cantik] betapa pun kalian mengaguminya ” QS al-Baqarah 221).”

Berdasarkan penjelasan di atas, terutama Imam Nawawai yang secara tegas menjadikan ‘islam’ sebagai syarat seorang pemimpin, tidak boleh memilih pemimpin non-Muslim, bahkan mencapai derajat haram karena bertentangan dengan ijma. Sebagai umat islam, sebaiknya tidak menyepelekan pemilihan walikota, bupati, gubernur, bahkan presiden, karena masalah ini bukan hanya semata-mata masalah politik, tetapi termasuk dalam agama.

Itulah sebabnya para ulama kita membahas masalah ini secara detail, baik dalam kitab-kitab fikih, sejarah, bahkan akidah. Itu berangkat dari prinsip sebuah kepemimpinan yaitu hirâsatu ad-dîn wa siyâsatu ad-dunyâ’ (melestarikan agama dan mengatur kehidupan dunia). Sebagaimana yang di sampaikan oleh Syekh Muhammad al-Khudhari Bek dalam pembahasan paling awal kitab ’Itmâmul Wafâ` fî Sîratil Khulafâ’: ”seorang pemimpin adalah pengganti Rasulullah Saw. dalam melestarikan agama dan mengatur kehidupan dunia” (ed. Abdul Mun’im al-‘Âni, hal. 7, cet. Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, cetakan kedua, Libanon 2008), wallahu a’lam bis shawâb.

 

 

 

Comments

comments