Home / Opini / masisir / Masisir dan Perwujudannya: Fungsi dan Tradisi yang Mengitarinya (3)

Masisir dan Perwujudannya: Fungsi dan Tradisi yang Mengitarinya (3)

Kecamuk sistem temus dan sikap ATDIK, para ketua Kekeluargaan, eksistensi organisasi, gerakan mahasiswa serta animo dinamika yang berubah, mewarnai kehidupan Masisir akhir-akhir ini. Kebersamaan yang dibangun oleh waktu dan sejarah masa lampu atas nama anak perantauan yang sedang belajar di negara asing, tiba-tiba kehilangan arah eksistensi untuk menjelaskan kehadirannya sendiri. Relasi antar komunitas dan pribadi serta penegak hukum positif, saling memunggungi eksistensi primodial yang pernah ada. Cita-cita bersama dalam menjalani nasib sebagai pelajar dan warga asing di negari orang, bukan lagi ukuran mendasar untuk membentuk kesadaran sebagai Masisir akhir-akhir ini. Tapi ke-praktis-an dan ke-mekanis-an progam yang ditawarkan kepada mereka atau kegiatan apapun, itulah yang akan menjadi meja makan bersama untuk dinikmati sebagai hidangan pikiran. Dalam bahasa lain, pengen mangan nongko gak gelem keno lupute: yakni ingin mendapatkan hal yang besar tapi tidak mau susah payah.

Eksistensi ini, sebagaimana yang telah penulis singgung sebelumnya ditulisan tentang “Eksistensi Masisir” sebagai masisir, dalam judul: Masisir dan Perwujudannya 1 dan 2, menegaskan ulang kembali di sini, bahwa terbentuk komunitas tersebut tiada satu pun orang yang tahu, dan identitasnya tidak lebih dari kawan seperjuangan, satu tujuan, satu tekad, satu pengalaman dalam menjalani bakti sebagai pelajar ilmu agama di Mesir yang mempunyai cakupan luas tentang makna dari dirinya sendiri, bukan sekedar sebagai pelajar tapi juga sebagai manusia. Dan dalam kata Masisir meski tidak mengandung logos ilmiah sebagai perkumpulan, tapi Masisir mempunyai satu kesadaran sebagai mahasiswa al-Azhar. Dalam hal ini, kesadaran etik, agama, bahasa, ruang sosial, kepentingan, melebur menjadi satu dalam diri Masisir sebagai keberadaan ruang dan waktu. Sehingga menghasilkan pendaran makna yang beragam, serta relasi yang beragam  dan mampu menciptakan bingkai sudut pandang berbeda pula. Tentu, perihal tersebut tanpa menafikan nalar primodial dirinya yang dibawa sejak dari tanah kelahirannya, sebagai ukuran kebenaran sejarah dan kebenaran bersosial.

Masisir, dengan segala kacamata yang ada di atas, oleh hukum positif, dianggap hanya pelajar yang harus menyelesaikan kewajibannya di sini (di Mesir) untuk lulus dari salah satu Universitas yang memberinya visa. Jika ia tidak segera menyelesaikan tanggungjawabnya sebagai pelajar tapi memanfaatkan hal tersebut dalam ruang lingkup luas, pelajar dianggap telah keluar dari jalur hukum positif. Sudut pandang tersebut, akhir-akhir ini, juga mengklaim identitas Masisir dan entitasnya sebagai pelajar saja sebagai jati diri Masisir. Tentu-nya, sudut pandang itu berat sebelah, sekaligus juga mendapatkan reaksi besar dari kalangan Masisir bahwa Masisir bukan sekedar pelajar yang berpikir mekanis, tapi juga pelajar yang masih menyandang gelar manusia yang berpikir sosial dan perasaan sebagai penanda makna. Sehingga benturan realitas antara sudut pandang positif dan sudut pandang humanistik ini, menghadirkan dialog dan dialektika akut, terkadang malah berlebihan, karena hanya sebagai bentuk reaksi tanpa jeda, bukan daya untuk membentuk struktur sosial yang mapan dan kuat. Akhirnya, kericuhan dan ketidakpercayaan satu sama lain, saling mengangkangi bentuk primodial warga negara Indonesia, Bhineka Tunggal Eka yang berasas pada prinsip Panca-sila. Dan juga mengebiri nilai rasionalitas yang dibawa oleh mahasiswa sebagai generasi progresif atas segala kemajuan jaman. Paling berbahaya adalah menggeser garis etika primodial laku agama yang harus saling menjaga kemaslahatan bersama menjadi seperangkat ambisi yang harus dijalani tanpa lentur pada sisi kemanusiaan. Sehingga Masisir pada tahapan ini, tidak berada pada sudut pandang sebagai kumpulan pelajar yang bersama-sama diikat oleh pengalaman hidup di Mesir, atau juga pada pelajar yang harus taat statusnya. Tapi juga pada tahap ‘eksistensi’ kosong tanpa makna. Masisir dibentuk dan terbentuk dalam wadah ragam kepentingan yang mengatasnamakan kebersamaan dan tanggungjawab. Apakah  hal tersebut benar, bahwa jati diri Masisir memang seperti yang dikonsepsikan akhir-akhir ini?

Tentunya, hal tersebut mendekonstruksi struktur dan tradisi Masisir yang telah lama berjalan di masyarakat tengah-tengah Masisir. Memberikan klaim harus sadar diri dan bertanggungjawab atas dirinya sebagai pelajar, tentunya harus dengan memahami mula-mula kebutuhan mendasar pada Masisir. Tidak berangkat dari ruang formal yang kaku dan satu sudut pandang kewajiban tanpa memperdulikan kebutuhan yang mengitarinya sebagai manusia. Kecuali sudut pandang tersebut ditujukkan kepada beberapa kelompok tertentu dengan catatan karena ia sebagai wakil Negara yang dibiayai oleh Negara. Hal ini akan menjadi lain, karena di sana ada etika yang memungkinkan untuk bertindak secara formal dan kaku. Tapi apakah perubahan dan fungsi pendidikan adalah memaksakan kehendak penguasa, bukan mencoba membentuk karakter manusia lebih terbuka pikirannya atas perkembangan jaman? Sehingga ukurannya kebenarannya haruslah dari sudut pandang kelas atas atau penguasa? Siapakah yang akan sepakat dengan statemen perubahan harus memaksakan kehendak penguasa dan harus dari sudut penguasa? Apakah manusia-nya ataukah para guru atau kah sistem atau kan para penguasa saja?

Pertanyaan ini membawa ke dalam ruang dialektik fungsi dan tradisi akan masing-masing pemegang kuasa dan pelaku masyarakat yang telah membangun Masisir menjadi komunitas besar seperti saat ini. Dialektiknya di antara keduanya sama-sama mempunyai bentuk ukuran kebenaran universal dalam menjalani tugas dan tentunya, saling berkaitan satu sama lain sejak nalar primodial entitas keduanya mewujud. Kesalahpahaman antar keduanya, seringkali pasti terjadi, apalagi sekat fungsi keduanya juga berbeda dalam menjalani tugas. Sehingga, penyelesaiannya adalah mengembalikan fungsinya dan tradisinya masing-masing, lalu diaktualisasikan kembali ke-makna perwujudannya sebagai entitas baru yang berjalan pada konsepsi kepentingan bersama. Tapi apakah dialektika semacam itu bisa berjalan dengan mulus tanpa ada hambatan problem apapun? Di manakah harus menjawab pertanyaan ini secara proposianal di atas kompleksitas kepentingan yang saling bersitegang satu sama lain? Mungkinkah harus pada diri sendiri dan hanya segilintir kepedulian dari masyarakat tanpa status yang jelas ini?  Hal ini kembali mengulang pada konsepsi bahasa yang terbangun di antara keduanya dan relasi kekuasaan atas tradisi yang sedang berjalan dan sudah mapan. Yakni mendedahnya ulang. Seperti halnya bahasa otoritas sebagai entitas penguasa.

Iya! Berwujudnya penguasa mempunyai bahasa otoritas untuk menundukkan masyarakat taat kepadannya yang dilindungi oleh hukum negara. Sedangkan masyarakat mempunyai bahasa nurani yang dilindungi oleh kesadaran kemanusiaan bersama. Dua bahasa dari kelas berbeda ini, mengendapkan makna sendiri-sendiri sebagai sistem komunikasi publik. Kesemuanya mempunyai kenyataannya masing-masing yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Dalam hal tradisi Masisir, Masisir diletakkan sebagai sebuah masyarakat yang mempunyai bahasa ke-mahasiswaan, orientasi masa depan, perjuangan, kebebasan, kritis dan progesif. Bersandingan dengan bahasa otoritas dengan pihak penguasa, berupa KBRI, himbauan, teguran, kedisiplinan, denda, hukum negara. Kemudian dijembatani kesadaran sebagai warga asing yang hidup di Mesir dan sesama warga negara Indonesia untuk bisa berdinamika lebih baik dalam menjaga integritas bangsa Indonesia. Sedangkan Mesir dan penduduknya adalah bentuk lain dalam membantu pembangunan eksistensi Masisir. Dalam fungsi sebagai penegas yang jelas hubungan antara Masisir dengan KBRI. Yakni pengesan bahwa bahasa keduanya tersebut berbeda dengan Mesir, begitu juga pola hidupnya. Sehingga asimilasi budaya antar ketiga tersebut pasti terjadi. Meski ukuran asimilasi percampuran budaya tidak begitu kentara, karena beberapa faktor, tetap saja warga Mesir dan Masisir berbeda identitas serta pola pikir. Hal ini tercermin dengan adanya kerja sama universitas di Canal Suez dan Puskin sebagai bentuk kerja sama pendidikan. Kemudian lambat laun, beberapa kerja sama yang digawangi oleh pihak pemerintah Indonesia melibatkan jasa dari beberapa mahasiswa Indonesia yang di Mesir dalam hal sebagai pengajar atau pun penerjemah. Siklus ini saling mengisi lubang kosong antara ketiga pihak juga terjadi pada pihak Masisir yang mencoba untuk mempertahankan hidupnya dengan cara mewarkan jasa kepada warga Mesir atau pun pihak KBRI dalam hal memperoleh uang yang halal untuk keperluan hidupnya. Adanya kebutuhan, keinginan, tujuan bersama, membangun sinergi ketiga kelompok ini menjadi satu bahasa, saling membutuhkan. Rasa saling membutuhkan dan kepentingan ini membangun kekuasaan dari antar pihak tetap terjalin. Lalu melahirkan bentuk tradisi dan tanggungjawab himbauan, taat, kesepakatan, kewajiban, sebagai umat manusia serta sebagai warga negara dalam kontruks sosial paling awal. Niatan ini selalu dipertegas bahwa hak mahasiswa adalah menjalan niatnya untuk kuliah dan tidak boleh menjalankan aktifitas yang bertentangan dengan kuliah. Apalagi melanggar kode etik negara, bisa diberi sangsi hukum yang berat. Nilai primodial inilah kemudian menjadi alasan mendasar untuk menghukumi status keberadaan mahasiswa di Mesir.

Tidak hanya sudut pandang di atas. Nilai primodial tersebut juga digunakan untuk menilai tradisi keseharian. Yakni adanya pengaruh warga Mesir ke komunitas Masisir dalam satu wadah masyarakat dan mahasiswa, melahirkan bahasa-bahasa baru yang telah disesuaikan dengan kesadaran Masisir. Seperti syekh, ustadz, talaqi, dll. Dan bahasa-bahasa yang lahir dari kontruksi realitas  tersebut, menegaskan diri dengan melahirkan kajian dan cara hidup baru dalam lingkup tradisional, agama Islam dan cita-cita. Hal ini diungkapkan dengan melahirkan macam-macam organisasi dan kegiatan yang sifatnya menopang wacana tersebut berhasil diendapkan kesetiap generasi Masisir yang baru datang. Meski terkadang bahasa yang lahir, mengusung-mengusung tema-tema ke-Mesiran dan sejarah peradaban Mesir, akan tetapi kreasi-kreatifitas mahasiswa atas harapannya tetap mengendapkan kesadaran yang mengusung satu wajah bersama: indoktrinasi nasionalisme dan Islam moderat vs Islam trans-nasionalisme.  Hal tesebut, tidak asing lagi, dalam tradisi yang lahir di Masisir. Itu adalah bagian dari proses kenyataan yang melahirkan bahasa domestifikasi sejarah lama dan baru. Maka kenyataan tersebut selalu mendapatkan peng-iyaan oleh masyarakat dari masa ke masa sebagai kebenaran yang ilmiah dan rasional.

Maka pada dewasa ini, eksistensi Masisir yang mengalami kekosongan makna, semakin terpinggirkan makna pluralitasnya. Semangat kritis dan progresnya lenyap oleh hadirnya pemutusan tradisi –semangat bergotong royong dan saling membantu. Terbentur pada pemahaman literal Mahasiswa sebagai pekerja untuk nilai dan visa saja. Tidak perlu menghadirkan karakter mandiri pada watak dan pemikiran manusianya sebagai manusia modern. Pendidikan hanyalah formalitas yang dibutuhkan oleh manusia modern, karena hidupnya ditentukan oleh ijazah dan formalitas. Dan pastinya, tanpanya manusia tidak bermakna apa-apa. Pemaknaan literal ini, meski pada satu sisi benar adanya, tapi juga bisa memutus fungsi manusia yang penuh jiwa dan rasa. Tidak sepatutnya memperjuangkan entitas baru yang kehadirannya justru meruntuhkan Kontruks kuasa, wacana dan bahasa membentuk bangunan tradisi Masisir menjadi beragam. Padahal keragaman tersebut bisa ditemukan dalam setiap wujud aktifitas yang hadir di masa lampau dan saat ini. Baik yang bersifat olahraga, kesenian, kajian, jurnalis, tahfidz al-Qur’an, senat kuliah, kursus bahasa, dan lain-lain. Dinamika ini, bagi sebagian orang dianggap sebagai miniatur masyarakat, karena menghimpun segala macam kegiatan dan keperluan.  Pada titik paripurnanya, kegiatan dilembagakan dalam bentuk organisasi induk  bernama PPMI. Sehingga paripurna ini terbahasakan dengan baik dalam lingkup kuasa, wacana dan bahasa yang tetap relevan dalam setiap jamannya. Masisir mempunyai lembaga otoritas untuk bekerjasama dengan pihak Mesir dan KBRI. Lembaga otoritas ini mengitari setiap hari aktifitas sehari-hari Masisir. Sehingga melahirkan otoritas-ototiras baru yang mewadai nalar primodial Masisir dalam bentuk organisai kekeluargaan.

Kenyataan di atas, susunan-susunan dari relasi kuasa dan wacana dari berbagai relasi sosial, termarginalkan arti pentingnya sebagai minatur masyarakat dan manusia, ketika hanya dilihat dalam sudut pandang kewajiban mahasiswa. Begitu juga untuk ATDIK yang mengaku sebagai bapak untuk para mahasiswa akan terkucilkan bentuk entitasnya jika memandang mahasiswa dalam sudut pandang hukum positif. Yakni belajar hanya untuk mencari ijazah dan cepat lulus, bukan menjadi manusia berkarakter Azhari dan berpikiran progesif untuk bangsa. Tapi bukan berarti sudut pandang itu adalah salah, tapi sudut pandang itu bisa dianggap oleh Masisir sebagai orang tua yang tidak bisa mengenali kebutuhan anak. Hal ini sungguh memprihatinkan dalam kacamata sosial; bukan berarti hal itu salah dalam hukum positif, tapi tidak berimbang satu sama lain.

Oleh : Nashifuddin Luthfi

Tentang admin

Lihat Juga

Simposium dan Ide-Ide yang Kurang Cemerlang

Seperti sedang menonton film Batman vs Superman; Dawn of Justice bagi para penggemar DC Comics, …