Home / Opini / Menyoal Kemandirian Pangan Indonesia

Menyoal Kemandirian Pangan Indonesia

Indonesia ibarat balita yang masih disuapi. Pasca berakhirnya status swasembada beras pada 1994, rakyat tidak bisa mencukupi kebutuhan pangannya kecuali dibantu pihak asing, dan tentu saja impor adalah pilihan. Hampir semua bahan pangan terutama beras, kedelai, minyak, bumbu dapur, bahkan garam dipenuhi pemerintah dengan cara impor. Memang, tidak masalah jika pasokan lokal tak ideal, kemudian diambil langkah impor. Namun, tidakkah mengherankan dunia jika hal ini terjadi selama lebih dari dua dekade?

Bolehlah Indonesia menyandang status negara maritim dan agraris. Tapi ingat, selama ini kita tidak pernah mandiri. Entah butuh berapa presiden lagi yang harus memimpin agar Indonesia dan manusianya bisa hidup dengan pangan produk sendiri tanpa melulu dicukupi pihak asing. Semakin lama menjalani globalisasi, rasanya kemandirian pangan malah semakin sukar diwujudkan. “Tapi usaha menuju kemandirian itu sendiri tak bisa ditawar.” Demikian kata Presiden Jokowi.

Pernah ada gelitik tentang swasembada pangan, “Swasembada kenapa harus dipaksakan?” Pertanyaan itu dilontarkan dalam sidang organisasi perdagangan dunia yang sekarang bernama WTO (Worl Trade Organization). Tentu pertanyaan tersebut sangat terkesan adanya penghinaan sekaligus napas penjajah. Seolah bisa dikasarkan menjadi “Kenapa Indonesia harus mandiri?” Namun keadaan berubah pasca krisis 1997, pertanyaan semacam itu sudah berani mencuat ke permukaan. Menurut Noor Sutrisman, dalam UU tidak disebutkan kata swasembada, yang ada hanya ketahanan pangan. Sedangkan ketahanan pangan itu sendiri, tidak berarti harus berasal dari produksi dalam negeri, dan impor sah-sah saja. Selain itu, swasembada memiliki nilai investasi yang begitu mahal, juga tidak ada jaminan keberhasilan swasembada tadi, apalagi kini Indonesia terkena dampak el-nino. Pada akhirnya, pertanian semakin tak menjanjikan.

Kenyataan bahwa produk impor memiliki banyak kelebihan, memang benar. Bagi mental pemerintah yang murah dan perlu direvolusi, impor seolah anugerah yang tak boleh disia-siakan. Harga murah, tahan lama, lebih terpercaya dan mudah mendatangkannya menjadi nilai plus dan alasan kenapa impor menjadi solusi. Dengan harga murah, otomatis pengeluaran negara guna mencukupi kebutuhan nasional akan lebih hemat ketimbang mengusahakan produk lokal. Sedangkan program swasembada masih jauh dari harapan, mengingat kendala utama swasembada baru mulai diatasi. Tapi, bukankah Indonesa lazimnya mampu mencukupi kebutuhan pangan sendiri? Tentu iya. Lalu, 20 tahun ini kemana orang-orang yang mengaku wakil rakyat?

Langgengnya impor hanya akan mematikan pertanian, menjauhkan warga dari tanah mereka dan melahirkan budaya konsumtif. Atau mungkin, dengan impor diharapkan stabilitas harga pokok terwujud dan stabilnya itu diklaim sebagai prestasi pemerintah. Naif sekali. Justru impor ini yang akan merusak stabilitas, begitulah fakta importir. Taruhlah ketika menjelang lebaran dan hari raya, permainan mereka dimulai. Komoditi disimpan hingga langka di pasaran, imbasnya, harga barang sering meroket. Setelah gencar di media, pemerintah akan sidak di pasaran dan harga biasanya kembali normal. Begitulah siklus tahunan pasar di Indonesia. Lucu.

Sebenarnya impor tetap memiliki citra positif. Tapi, pada hakekatnya ia hanyalah alternatif jangka menengah, tidak tepat jika ia tetap dijadikan solusi menahun mengatasi kekurangan pasokan. Suatu saat ia akan menjadi bom waktu atas krisis pangan dalam negeri. Bisa jadi kala spekulan bermain, stok di pasaran tidak sesuai dengan jumlah impor. Kemudian negara mengalami inflasi. Jika sudah inflasi, lahirlah demonstrasi. Oleh karenanya, jika pemerintah masih memelihara mental impor, tentu mereka sudah sesat. Sebagai warga yang kritis, impor tidak boleh diterima secara cuma-cuma. Apalagi kita masih ingat Tritura era orde lama.

Menurut Kementan (Kementrian Pertanian), ada empat kendala yang menahan program swasembada yang digaungkan Jokowi: Irigasi, benih, pupuk dan alat pertanian. Soal irigasi, sebagaimana diberitakan, 52%-nya rusak tak berfungsi. Kedua, ketersediaan benih. Sepanjang 2014, dari total kebutuhan hanya 20% yang tersedia. Ketiga, distribusi pupuk. Hitungannya, jika terlambat 2 minggu, setidaknya 1 ton/ha akan hilang. Terakhir, minimnya alat pertanian.  Mengingat jumlah Tani yang berkurang 500.000 orang setiap tahunnya, teknologi tentu mutlak dibutuhkan guna menggenjot hasil pertanian. Bagi saya, usaha Kementan baru sebatas rencana manis. Mari kita lihat tiga tahun mendatang, apakah benar dan lancar rencana ini sebagaimana ditargetkan Presiden dan kabinet kerja-nya.

Dalam rangka mengatasi ketergantungan pada impor, sangat diperlukan pemberdayaan masyarakat dan kepercayaan aparat. Saya sendiri melihat bahwa usaha pusat dalam swasembada pangan hanya melalui ”jalan atas” atau para investor, mereka lebih condong pada program food estate yang bernapaskan kapitalis guna mencukupi kekurangan stok pangan. Akibatnya, terjadi kesenjangan petani lokal dengan petani kapital. Bisa jadi stok melimpah, tapi rakyat tetap kewalahan. Sebagaimana kasus minyak sawit produk food estate.

Usaha inilah yang harus dikritisi. Seharusnya pemerintah segera berfikir matang mengandalkan potensi banyak daerah yang sebenarnya bisa diberdayakan untuk pertanian, bukankah dengan memanfaatkan demografi serta geografis suatu daerah bisa menguntungkan otonomi? Tapi kenapa pusat mencari jalan yang hanya bisa diwujudkan oleh orang kaya? Justru dengan memanfaatkan potensi banyak daerah, akan tercipta pengusaha baru, tersedia lapangan pekerjaan, sehingga mengurangi pengangguran. Seandainya berhasil, tentu akan sangat baik bagi kemajuan ekonomi daerah dan negara. Semuanya harus diterapkan dengan asas pemberdayaan masyarakat, jika pemerintah menghendaki suatu kemajuan bagi rakyat. Setelah memberdayakan masyarakat, pemerintah harus tetap berperan aktif untuk meningkatkan mutu hasil dan daya jual. Syukur-syukur hasilnya melimpah, agar bisa ekspor. Bukan begitu?(Kaha)

*Tulisan ini merupakan hasil diskusi Kelas Opini pada pertemuan-pertemuan Sekolah Menulis Walisongo.

Tentang admin

Lihat Juga

Simposium dan Ide-Ide yang Kurang Cemerlang

Seperti sedang menonton film Batman vs Superman; Dawn of Justice bagi para penggemar DC Comics, …