Home / Masisir / LIPSUS MASISIR / KBRI Harus Bertanggungjawab Atas Ketidakjelasaan Pembinaan Mahasiswa Baru
Foto diambil dari akun Facebook wakil PPMI saudara Fakhry Emil Habib.

KBRI Harus Bertanggungjawab Atas Ketidakjelasaan Pembinaan Mahasiswa Baru

Empat hari lalu, tepatnya Minggu (22/10) kswmesir.org mengunggah wawancara dengan salah satu Musyrif asrama Indonesia terkait konsep pembinaan yang belum jelas. Sebagaimana yang tertulis dalam postingan “Asrama Indonesia Belum Memiliki Konsep Pembinaan yang Jelas”, Masisir hingga kini masih belum tahu bagaimana adik-adik mereka akan dibentuk sebagai pribadi sebagaimana dicita-citakan oleh mereka yang memutuskan wajib asrama. Bagaimanakah respon PPMI sebagai suatu organisasi induk yang menghimpun para pelajar dan mahasiswa Indonesia di mesir terkait ketidakjelasan konsep pembinaan terebut? 

Selama ini, apa urusan PPMI dengan operasional asrama?

Kalau PPMI lepas tangan terkait manajemen. Tapi soal pemberdayaan maba, kami tetap masuk (melibatkan diri).

Sejak kapan sikap itu?

Sejak pertemuan pertama dengan pihak KBRI di konsuler. Itu pun setelah beberapa kali kami mengajak mereka kumpul. Bang Pange (nama panggilan Presiden PPMI) ada itu datanya.[1]

Respon KBRI?

Jawabannya politis. Tau sendiri lah.

Tentang maba, apa hal terpenting yang PPMI perhatikan?

Hal yang paling penting bagi kami adalah pemberdayaan anak baru. Itu merupakan tujuan bersama.

Bisa dijelaskan lebih spesifik, soal pemberdayaan yang dimaksud?

Kita itu, kan, mikirnya pembinaan harus intensif. Pemberdayaan intensif itu paling penting buat mereka. Nah, kalau mau intensif, ya, mereka harus diperhatikan di semua lini. Prototipenya mungkin kita bisa kita liat rumah KMM (Keluarga Mahasiswa Minang). Di sana model syaqqah, dan tiap-tiapnya ada satu senior yang mengurus selama 24 jam. Mulai dari soal masak, bangun pagi, ataupun dalam hal-hal pribadi.

Sedangkan di asrama Indonesia, kami perhatikan kehidupannya secara logistik saja sudah berat. Baru datang dapatnya Fuul. Kita kasian sama adek-adek di sana. Sebenarnya mereka itu blank. Soal makan bikin kaget, lalu jadwal harian juga. Apalagi sekarang waktu siang makin pendek. Masuk musim dingin. Ini yang bikin kita pusing.

Adakah masalah dalam proses pemberdayaan yang direncanakan PPMI?

Masalahnya adalah, kalau mereka ditaruh di asrama, kita tidak boleh masuk sembarangan. Akibatnya, pemberdayaan tidak mungkin bisa kita maksimalkan. Tak bisa seharian. Kalaupun kami mendapat akses untuk membina secara intensif, itu tidak mungkin juga. Fasilitasnya, kamar misalnya, itu tidak ada. Kalau diambil dari tenaga DPP, juga tidak cukup.

Rencana alternatif sudah disiapkan?

Alternatifnya, kita memberdayakan almamater, broker, dan kekeluargan. Tadi kami bilang tidak bisa masuk, itu masksudnya bukan dilarang secara tertulis, ya. Tapi di asrama memang tidak ada fasilitasnya itu.

Kemampuan PPMI cuman bisa lewat pemberdayaan umum. Melalui acara-acara seperti: nadwah turuq manhajiyah, biar maba punya pemetaan belajar; dan olimpiade bahasa, biar berjiwa kompetitif. Ditambah dengan perlombaan-perlombaan. Ada lomba hifz mutun, qiroatul kutub, dan debat. Ini semua biar pemberdayaannya itu ada.

Tanggapan terhadap hasil wawancara kswmesir.org dengan Musyrif?

Baliknya ke aturan-aturan yang diterapkan. Dari awal Abang (red: Wapres)  melihat banyak peraturan asrama yang tidak logis. Pengambilan kebijakan juga tak melibatkan mahasiswa. Job description para Musyrif apa, harusnya jelas. Sebagai mudabbir, pembimbing, atau idari saja. Kalau tadbir, mustahil! Mau ngapain coba. Tidak logis, kecuali mereka punya karomah. Maka dari itu, kebijakan menaruh empat orang sebagai musyrif kami pertanyakan.

Kalau memang cuma perwakilan—sebagaimana diamini oleh Musyrif sendiri, berarti urusan akademik bukan urusan mereka, dong. Kalau memang begitu, tidak perlu syarat musyrif harus S2. Asal bisa bahasa arab aja sudah cukup.

Selama ini pemberdayaan yang dilakukan KBRI (entah mereka atau pihak lain) terhadap maba itu tidak efektif. Satu orang kok mengurus 200 maba.

Banyak celah kecacatan aturan dan kebijakan. Itu berimbas ke maba. Kita ngga mau anak-anak menjadi korban.

Pendapat PPMI terkait masalah konsep yang ternyata belum jelas?

Kami tak ingin ambil resiko menanggung kesalahan atas putusan yang diambil tanpa melibatkan PPMI.

PPMI pernah dilibatkan dalam mengonsep kepembinaan maba?

Sama sekali engga. Bang Pange (nama panggilan Presiden PPMI) punya data kapan saja PPMI minta kumpul sama mereka. Bahkan sejak periode PPMI sebelumya. Karena tidak dilibatkan, kita akhirnya sepakat untuk tak melibatkan diri. Kapastas kami di pemberdayaan umum saja.

Sebenarnya siapa yang paling bertanggung jawab akan operasional asrama?

Yaa kembali kepada KBRI. Kita bagi tugas, “Pak, urusan asrama PPMI angkat tangan. Soal konsep juga. Kalau ada kesalahan (dalam operasionalnya), PPMI tidak akan ikut campur. Karena sejak awal sudah sengaja tidak dilibatkan.

Respon KBRI (atau yang mewakili) atas sikap PPMI yang demikian?

Yaaa lupa. Panjang. Jawabnya politis. Berbelit-belit. Bahkan dijawab dengan curhatan, lalu sejarah dan seterusnya sampai jasa-jasa pahlawan (red: mereka yang mengusahakan pengadaaan asrama Indonesia) dahulu. Menurut kami, mereka memang berjasa, tapi jangan sampai jasa mereka disalahgunakan untuk melegitimasi kebijakan.

Sebetulnya, apakah PPMI mendukung pemfungsian asrama?

Pasti. Justru sebenarnya bersyukur dengan adanya asrama, karena pemberdayaannya bisa lebih baik. Tapi, ya, itu. Jangan empat orang saja.

Sudah ada solusi untuk mengatasi belum jelasnya konsep pembinaan maba?

Cara kita sementara itu tadi: melibatkan SDM dari almamater dan kekeluargaan. Ada utusan dari mereka untuk tinggal di sana. 24 jam pembinaan. Terus sediain kamar juga. Masalahnya, ada tidak?

[1] Sejak Agustus 2017, PPMI telah mengundang secara resmi sebanyak 5 kali. Sebelum itu sudah banyak permintaan dialog secara lisan.

Comments

comments

Lihat Juga

Syabab Mesir Ungguli Timnas Masisir di Laga Al-Youm Indonesia-Mesir

Kairo, kswmesir.org – Dalam rangka memperingati hubungan diplomasi yang sudah berjalan 70 tahun, KBRI kairo …